Ormas Lakukan Kekerasan 10 Hari Sekali

Sepanjang 2007 hingga 2010 terjadi 107 tindak kekerasan oleh anggota Front Pembela Islam (FPI) dan Forum Betawi Rempug (FBR). Artinya, organisasi kemasyarakatan itu beraksi satu kali tiap 10 hari.

“Dari 107 kasus yang disidik tuntas, 36 kasus sampai P-21 (berkas dilimpahkan ke penuntutan),” kata Kepala Kepolisian RI Jenderal Bambang Hendarso Danuri dalam rapat gabungan di gedung MPR/DPR kemarin.

Rapat digelar oleh Komisi II (Pemerintahan Dalam Negeri), Komisi III (Hukum), dan Komisi VIII (Pendidikan dan Agama) serta dihadiri Kepala Polri, Jaksa Agung, Menteri Dalam Negeri, Menteri Agama, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kepala Badan Intelijen Negara, serta Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan.

Bambang Hendarso menjelaskan, pada 2007 terjadi 10 kekerasan oleh massa FPI dan FBR, sedangkan pada 2008 terjadi 8 kasus (FPI dan FBR), pada 2009 ada 40 kasus (FPI, FBR, Barisan Muda Betawi), serta pada 2010 terjadi 49 kasus (FPI dan FBR). “Tindak kekerasan itu direncanakan secara diam-diam sehingga seolah spontanitas. Mereka merencanakan dan tak terdeteksi kepolisian.”

Sanksi berupa pembekuan kepengurusan belum bisa dilakukan karena Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan belum mengatur soal sanksi.

Ia juga membantah anggapan bahwa polisi ragu dan lamban menanganinya. Bambang menyatakan telah memberi instruksi agar anggotanya mengantisipasi kekerasan selama puasa dan Lebaran 2010. Kalau tak mempan, barulah polisi bertindak tegas. Sanksi juga diberikan kepada polisi yang ragu-ragu, misalnya mutasi Kepala Polres Bengkalis, Riau, karena tak tegas dalam menertibkan pelacuran.

Ketua FBR Luthfi Hakim menolak organisasinya disebut sering melakukan kekerasan. “Kalaupun ada, itu adalah pribadi,” ujarnya tadi malam. Kekerasan oleh polisi juga banyak pada tahun-tahun itu. Ia juga menyesalkan stigma publik terhadap FBR. Menurut dia, FBR akan memecat anggotanya yang tak bisa dibina.

Adapun FPI menyebut data kepolisian tak jelas dan hanya didasari persepsi. Ketua Advokasi Hukum FPI Munarman bahkan menganggap Bambang sedang sakit sehingga penjelasannya tak perlu ditanggapi. ”Dia lagi meracau,” katanya. Munarman menilai performa kepolisian di bawah Bambang paling buruk.

Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi meminta polisi tak ragu menangkap anggota organisasi kemasyarakatan yang melakukan kekerasan. ”Tak perlu tunggu putusan Mahkamah Agung,” katanya di gedung DPR. Mekanisme pembekuan atau pembubaran ormas pun sudah ada.

Ia menjelaskan, awalnya pemerintah memberi teguran tiga kali sesuai dengan tingkatannya. Di pusat, teguran diberikan oleh menteri, di provinsi oleh gubernur, dan di kabupaten oleh bupati. Jika tiga kali teguran berturut-turut diabaikan, pemerintah akan meminta MA membekukan ormas itu.

“Kalau pembekuan dilanggar, kami bubarkan melalui MA,” ujarnya. Itu sebabnya, pemerintah memperkuat aparat, menambah pasukan, dan memperbanyak peralatan untuk mengantisipasi kekerasan oleh ormas.

http://www.tempointeraktif.com/hg/jakarta/2010/08/31/brk,20100831-275170,id.html

Iklan
Pos ini dipublikasikan di Berita. Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s